Sejarah Lakpesdam Secara Nasional

Sejarah Lakpesdam Secara Nasional

Ngaji Sosmed; Kegiatan Lakpesdam NU Sumenep

Fase Awal Berdiri 

Keberadaan Lakpesdam merupakan upaya implementasi gagasan kembali ke Khittah yang di amanahkan pada mukatamar ke 27 di Situbondo. Di awali dengan perbincangan tentang pentingnya membuat konsep Pengembangan SDM NU (PSDM NU). 

Konsep pengembangan sumber daya manusia muncul pasca Munas Alim Ulama di Situbondo pada 1983. Ketika itu, kegerahan beberapa orang NU terhadap perjalanan NU yang politis. Keterlibatan NU di dunia politik menyebabkan agenda sosial-keagamaan NU terabaikan. Munas Alim Ulama Situbondo memberikan pesan untuk mengembalikan peran NU pada Khitta 1926. Yakni mengarahkan peran dan program NU pada usaha pengembangan masyarakat, khususnya warga NU.

Dan pada muktamar NU ke 27 1984 di Situbondo gagasan kembali pada Khittah mendapat penegasaanya. Ketua PBNU terpilih KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) langsung menyiapkan tim untuk merumuskan konsep pengembangan sumberdaya manusia. Saat itu ada empat alasan mengapa konsep PSDM itu penting. Petama;kualaitas SDM rata-rata penduduk Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan. Kedua; perlu dilakukan penitingkatkan dan perluasan peran serta NU dalam upaya pengembangan SDM sebagai salah satu khidmahnya. Ketiga; peran serta NU dalam upaya PSDM perlu didasarkan atas suatu konsepsi dan dituangkan dalam program operasional yang jelas. Keempat; peningkatan kualitas SDM menempati keuddukan yang strategis dalam peningkatan kualitas masyarakat. 

Konsep PSDM itu merupakan perpanjangan dari konsep atau ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah, Khittah NU dan Mabadi Khaira Ummah. Ketiga ajaran itu adalah pilar NU dan diharapkan konsep PSDM itu adalah pilar lanjutannya atau pilar ke-4. Yakni mencakup adanya acuan ikhtiar aktualisasi terhadap muatan-muatan yang terkandung dalam ketiga pilar sebelumnya dalam hubungannya dengan program PSDM NU.

Fase 1985-1990

Fokus pada membangun kelembagaan dan pengembangan kader. Pada fase ini ada catatan hitam Lakpesdam di mana kepengurusan Lakpesdam tidak melakukan mandat yang diamanahkan, yakni kinerjanya tidak sesuai apa yang diharapkan. Untuk merespon itu maka dibuatlah tim asistensi untuk melakukan koordinasi pelaksanaan. Pasca kepengurusan dibekukan melalui SK 6 April 1985. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah bekerjasama dengan funding agency. Kegiatan yang dilakukan adalah seminar dan pelatihan dibeberapa kota. Juga menghadiri berbagai undangan ke berbagai Negara yang disebut Komite Hijaz II.

Konsentrasi selanjutnya adalah menunaikan amat Khittah 1926 yang terbengkali. Saat itu lalu merumuskan prinsip-prinsip yakni Konsistensi, keadilan dan kerakyatan dalam Organisasi, Ilmiyah dalam pemecahan masalah, Demokratis dalam pengabilan keputusan, Realistis dalam perencanaan, Manusiawi dalam ucapan dan tindakan, professional dalam kerja, Terbuka dalam Manajemen, Kolegalitas dalam semangat.

Adapun program yang tercapai dalam fase ini adalah

·         Berhasil memperkenalkan institusi pada mitra kerja termasuk mengirimkan delegasi ke arab Saudi.

·         Asistensi dan penyelenggaraan latihan-latihan.

·         Membuka jaringan dengan funding dan memiliki kantor sendiri.

·         Memperkuat kelembagaan Lakpesdam melaui pelatihan dan pendidikan dengan alumni hingga angkatan IV yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia Jambi, Kalimatan, medan, Sulsel, NTB dll.

·         Hingga tahun 1989 jumlah peserta Diklat Lakpesdam sebanyak 3605 orang. Jenis pendidikan dan pelatihanya sebagian besar adalah managemen dan kepimpinan.

Fase 1990-1995

Fokus pada program aksi pengembangan masyarakat. Ditandai dengan program pengembangan masyarakat (civil development) yakni usaha yang dilakukan dalm bentuk kegiatan dengan tujuan menyadarkan masyarakat agar menggunakan dengan baik semua kemampuan yang dimiliki baik dalam bentuk alam maupun tenaga dan menggali inisiatif-inisiatif masyarakat untuk lebih banyak melakukan kegiatan dan investasi guna mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi.

Selama lima tahun itu, tujuan khususnya adalah;

1.      Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya warga NU dalam berbagai bidang sektoral.

2.      Memelihara dan mengembangkan faham keagamaan dengan memperhatikan kelestarian ideology.

3.      Memelihara, membina mengembangkan kualitas institusional dan personalia masyarakat, khususnya NU.

4.      Menyediakan infrastruktur bagi pengembangan SDM NU.

Startegi perencanaan programnya adalah;

·         Strategi kearah pengembangan program aksi dan pelayanan masyarakat. Dengan membuat berbagai rintisan proyek pengebangan masyarakat

·         Startegi ekarah penemuan dan pengembangan gagasan serta metode pengembangan masyarakat berskala makro dan mikro. Dengan berbagai strategi program kajian danpenelitian.

·         Srtategi kearah peningkatan dan kemampuan institusional intern dan ekstern. Meliputi pengadaan berabagi saran fisik, pembangunan pusat sarana pelatihan, pengadaan sarana organisasi, berbagi manual, kerjasama dan komunikasi.

Pokok pendekatan yang digunakan

·         Partisipasi masyarakat adalah sisi yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pembangunan. Yakni pelibatan masyarakat dalam perencanaa, pelaksanaa, pengawasan dan pertangungjawaban.

·         Pembangunan sebagai proses pendidikan menuju pendewasaan masyarakat. Yakni masyarakat sebagai subjek, learning by doing together.

·         Pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk proses penyadaran sosial guna peningkatan kemandirian dan harkat hidup yang layak.

Fase 1995-2005

Melakukan evalusi terhadap program CD. Hasil evaluasinya adalah kecenderungan program CD tidak memiliki aspek mencerdasakan. Kecenderungan yang muncul adalah sifat ketergantungan masyarakat. Kenyataan ini membuat Lakpesdam mengubah strategi gerakannya. Lalu muncul gagasan bagaimana menciptakan warga, kader dan institusi NU yang kritis bukan semata-mata mengembangkannya. Atas dasar itulah Lakpesdam pada fase ini memilih PARADIGMA KRITIS sebagai gerakannya. Ini dipengaruhi juga oleh kuatnya pengaruh kajian kritis yang berkembang dan momentum perubahan Lakpesdam dari Lajnah menjadi Lembaga yang diputuskan pada Muktamar ke-29 di Cipasung.

Konsekwensi dari perubahan itu adalah wilayah diperkenankan untuk membentuk Lakpesdam NU.

Tujuan Pokok Program

·         Meningkatnya kesadaran sosial, budaya, politik warga NU dalam rangka melaksanakan tugas pengabdian terhadap bangsa, Negara dan agama.

·         Meningkatkan kinerja NU dengan mengoperasionalkan suatu manajemen yang partisipatoris.

·         Meningkatkan kemampuan praksis warga NU dalam memobilisasi Sumber Daya dan kekuatan organisasi untuk mencapai tujuan.

Startegi Perencanaan Program

·         Mengelaborasi perangkat konsptual yang ada dengan mengarahkan wawasan keagamaan dalam konstruksi pengembangan masyarakat.

·         Mendorong kyai sebagi inspirator perubahan

·         Pengembangan wawasan elit NU

·         Pendidikan kewargaan

·         Membuat networking dengan Kelompok strategis yang ada dalam masyarakat sipil dan jaringan intelektual.

·         Merevitalisasi lembaga yang ada dan Menciptakan lembaga yang kondisuf

·         Melakukan counter hegemony serta Pengembangan ekonomi kerayatan.

Prinsip/ Pokok pendekatan

·         Desentralisasi, Kooperatif, Keadilan Jender, Keterbukaan.

 Isu Strategis yang diusung

·         Pengkajian dan pengembangan wacana kritis dengan cakupan program meliputi kajian intensif seluruh khazanah intelektual NU dan pemikiran Barat kontemporer, melakukan penelitian dan wacana kritis, mensosialisasikan hasil kajian, pengembangan program rintisan sekolah kritis dan pengembangan dokumentasi kepustakaan.

·         Penguatan institusi Lakpesdam dan profesionalisasi pengelolaan organisasi dengan agenda program penyusunan pedoman organisasi dan administrasi, pengadaan pendidikan dan pelatihan,

·         Pengembangan partisipasi dan advokasi masyarakat dalam kebijakan public, penegakan HAM. Dengan program pengembangan partisipasi rakyat dalam pemyelenggaraan pemerintah, penguatan partisipasi politik, penguatan kapasitas advokasi.

·         Pengembangan sistim pendidikan kritis di lingkungan NU dengan program pendidikan civil society, pendidikan popular leadership, pendidikan advokasi, pendidikan HAM, pelatihan TOT, perumusan serta pengembangan sistim pendidikan kader NU.

·         Pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, pelatihan pengelolaan, keuangan masyarakat, membuka jaringan informasi, pendampingan Kelompok masyarakat.

Fase 2005-2010

Pada fase ini pengaruh madzab kritis masih mendominasi strategi pengembangan Lakpesdam. Visi Lakpesdam pada fase ini adalah menjadi fasilitator yang amanah dalam memperkuat iklim kondusif bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan dengan azaz ahlu sunnah wal Jamaah. Fase ini juga ditandai dengan pengembangan kelembagaan Lakpesdam yang terdiri dari 22 PW dan 146 PC.

Tujuan yang difokuskan pada fase ini adalah

Meningkatkan kapasitas kader dan kelembagaan, Memperkuat kapasitas basis/jamaah, Mengembangkan wacana kritis keberagamaan, sosial dan budaya.

Adapun program yang menjadi fokus pada fase ini adalah;

1.      Kajian pengembangan Kagamaan, Sosial dan Kebudayaan. Meliputi kajian kritis tentang keberagaman, sosial dan budaya. Pengembangan dan penyebaran wacana kritis tentang perdamaian, anti kekerasan dan keberagama.

2.      Penguatan basis. Meliputi pendidikan kewargaan untuk basis jamaah, pengorganisasian basis dalam partisipasi warga dan pengambilan keputusan public. Pengukatan kader dan kelembagaan. Meliputi pengembangan dan asistensi program kaderisasi, perbaikan sistim majemen kelembagaan Lakpesdam NU, Penguatan jaringan.

3.      Dokumentasi, Informasi dan penerbitan. Alam rangka penyebaran gagasan Islam yang moderat, penguatan civil society serta pendalaman dan internalisasi demokrasi.

4.      Juga membangun kesadaran philantrophy disertai operasionalisasi system pendanaan mandiri.

sejarah ini diambil langsung dari: https://pclakpesdamnutuba.blogspot.co.id/2017/04/sejarah-lakpesdam.html?

sumber foto kegiatan Ngaji Sosmid